Pemisahan Toilet, Sebuah Kajian Tidak Serius

Post  Line Gemma N:
Bagimu yang menulis coretan dikertas ini,
Beberapa hari lalu saya sempat terkaget-kaget melihat coretan di kertas plang larangan penggunaan kamar mandi oleh mahasiswa di kamar mandi lantai 2 gedung 4. 2 kalimat yang cukup menggelitik saya khususnya sebagai mahasiswa yang sedang belajar ilmu hukum yaitu :
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
“sama rata dong”
Saudaraku, sepanjang saya menerima perkuliahan di Fakultas Hukum, konsep keadilan itu tidak sama dengan sama rata. Begitupun konsep keadilan Pancasila.Apabila teman-teman pelajari konsep Keadilan Aristoteles yaitu :“justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality.” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.” Kemudian dalam putusan kasus Plessy v. Ferguson serta putusan kasus Brown disitu disebutkan juga bahwa keadilan tidak sama dengan sama rata. Jadi pada dasarnya sah-sah saja ada pelarangan itu, toh kita mendapatkan fasilitas kamar mandi di lantai 1,3 & 4. Kalaupun mau dipersoalkan, persoalkanlah masalah kualiatas perawatan antara kamar mandi dosen dan mahasiswa. Semoga kita semua dapat berkomentar dengan baik. Sebelum asal tulis atau asal bunyi.
Selamat istirahat siang 🙂

Pertama, kita perlu sama-sama percaya bahwa yang kami tulis ini sama sekali tidak penting. Tapi memang itulah kegemaran kami. Memikirkan yang remeh-temeh dan barangkali tidak penting. Jauh dari tulisan ilmiah yang dibangun atas konstruksi berpikir yang metodis dan bermodalkan pikiran kritis. Sekali lagi, ini jauh dari itu. Tetapi kalau kalian setuju, mari kita buang waktu sama-sama untuk tulisan yang tidak penting dan remeh ini.

Bermula dari ­postingan kawan kami Gemma Noor di Line tentang seorang yang menuliskan “keadilan sosial” pada medium pemberitahuan “Toilet Khusus Dosen dan Pegawai”. Berikut buktinya:

toilet 1

foto diambil dari post line Gemma N

Kawan kami Gemma juga menambahkan argumen yang mengekspresikan ketidaksetujuannya dengan perilaku si penulis sila ke-lima tersebut. Bahkan memaparkan konsep keadilan dari Aristoteles (yang belakangan kami ketahui seorang filosof) hingga putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Plessy v. Ferguson dan Brown v. Board of Education (meskipun kawan kami Gemma hanya menuliskan “putusan Brown” tapi kami yakin yang dimaksud adalah putusan a quo, eh a quo itu artinya yang tadi disebutkan). Sampai Gemma menyarankan agar yang dipermasalahkan adalah soal kualitas perawatan antara kamar mandi mahasiwa dan dosen, BUKAN pemisahan toilet. Toh, mahasiswa juga disediakan toilet “khusus” mereka di lantai 1,3, dan 4, demikian argumen Gemma.

Apa yang menjadi soal? Jawaban kami; tidak ada. Ya, apa yang terjadi hanya sebuah kejadian kosmis antara satu orang yang mengomentari perilaku orang lainnya (belum diketahui jumlah orangnya) dan kami ikut nimbrung karena tertarik dengan objeknya. Objeknya real dapat ditangkap panca indera, yaitu adanya Toilet Khusus Dosen dan Pegawai.
Hanya saja perihal ini mengingatkan kami pada suatu masa dimana pemisahan toilet juga terjadi yaitu saat rezim apartheid di Afrika Selatan[1]. Konsep ini membedakan hak fundamental antara satu ras dan ras lainnya, pun  fasilitas umum yang harusnya dapat dinikmati secara merata oleh masing-masing orang terlepas dari apa warna kulit dan status mereka. Fasilitas umum tersebut meliputi daerah tempat tinggal, sekolah, gereja, rumah sakit dan bahkan toilet antara seorang dengan kulit putih dan hitam harus dibedakan[2].

Fasilitas umum yang dipakai oleh orang kulit putih, ras yang dianggap lebih terhormat, tidak boleh digunakan oleh orang kulit hitam, yang dianggap lebih rendah dari hewan. Lahirnya gagasan pembedaan antara satu ras dengan ras lainnya tersebut disebabkan oleh ketakutan minoritas yang berkuasa (ras kulit putih) atas dominasi yang mungkin dilakukan oleh mayoritas , ras kulit hitam[3]. Hal ini bermula pada pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan berkuasa di Afrika Selatan  pada tahun 1948, dimana National Party yang didominasi oleh kekuatan politik minoritas memenangkan pemilihan umum tersebut[4]. Berdasarkan hal tersebutlah, kemudian lahir kebijakan yang sedemikian rupa menciptakan berbagai segregasi, yang tidak hanya antara ras kulit putih dengan kulit hitam, namun juga dengan ras lainnya.

Kami jauh dari maksud untuk membandingkan mentah-mentah. Tentu kami akan mengalami gagal konteks. Lah tapi, ada yang serupa bukan? Praktik apartheid adalah dosa sejarah kaum kulit putih di Afrika Selatan yang tingkat peradaban mereka masih terbentur pada warna kulit. Hari ini tentu kita semua paham, kesadaran penolakan diskriminasi SARA telah eksis walapun belum masif.

Sebelum ke sana, apa benar menyebut pembedaan ini sebagai bentuk diskriminasi. Ukuran untuk menjawabnya adalah apa yang dinamai filsafat sebagai aspek aksiologis, kegunaan. Aksiologi berasal dari kata axios, berarti memiliki nilai atau harga[5]. Apakah tujuan pemisahan tersebut bernilai benar atau tidak. Coba kita renungkan. Jawabannya kami serahkan kepada khalayak sekalian.

Bagaimana dengan cerita yang sedang kita bahas? Apakah ada alasan yang mendasar bahwa kita (mahasiswa) “berbeda” dengan dosen (juga pegawai). Mungkin kalian juga memiliki pertanyaan sama. Lah sampeyan piye? Jelas dari status kita berbeda. Pertanyaan berikutnya, menjadi benarkah pemisahan tersebut karena status kita berbeda. “Dugaan baik” dari kami, pemisahan tersebut dilakukan justru demi kemaslahatan kita semua (mahasiswa). Pihak yang punya otoritas paham betul kita tak mau setoilet dengan dosen. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau-beliau yang bijak bestari berbudi mulia. Ya barangkali itu alasan kuatnya, barangkali loh.  Juga, kita yang lelaki kan sering berasap-asap ria di toilet. Nah, kalau pada saat itu dosen masuk kan jadi canggung. Karena merokok pada beberapa pandangan adalah kegiatan yang tidak patut.

Kemungkinan argumen lain adalah kenyataan bahwa standar perilaku per-toilet-an kita dengan dosen dan pegawai memiliki banyak perbedaan. Contohnya, dosen (barangkali) lebih higenis dibanding sampeyan sekalian. Kalau toiletnya digabung akan terjadi kegaduhan publik  yang perlu untuk dihindari. Toh, hukum-kan antisipatoris, sebelum kegaduhannya terjadi tentu lebih baik dicegah. Begitulah kira-kira “dugaan baik” dari kami.

Barangkali hal yang sama terjadi nun jauh di Afrika Selatan sana, dahulunya. Dari pada nanti kulit putih dan kulit hitam tonjok-tonjokkan di toilet, lebih baik dilakukan segregasi. Anggap saja, ini demi kebaikan kita bersama.

Lah sampeyan masih ngotot ini diskriminasi? Ndak perlu begitu. Karena ciri ketiga Manusia Indonesia adalah jiwa feodalnya[6]. Di alam feodalisme, penghormatan kita harus didasarkan pada status. Apapun caranya, terhadap status yang lebih tinggi kita harus meletakkan hormat sepenuh-penuhnya (sampai melimpah pun ndak soal). Ya bahkan sampai menggunakan toilet yang berbeda. Tak usahlah kita ngotot meminta toilet untuk disamakan jika nanti kencing kita yang bau itu harus dicium oleh dosen-dosen kita yang terhormat. Hal demikian adalah identitas kita –Manusia Indonesia- menurut Mochtar Lubis, apakah sampeyan mau mencederai identitas kita?

Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan apakah ini adil atau tidak. Atas alasan ketidak-adilan, sebagian orang mengisi barisan paling depan untuk menolak pemisahan toilet, walaupun terdapat pula sebagian lainnya yang dengan “bijak” membenarkan gagasan tersebut  dengan mengingat keadilan tidak harus sama rata. Aristoteles, dalam bukunya Rhetorica, mengemukakan bahwa terdapat dua macam keadilan, yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif menyatakan bahwa suatu hal dapat dianggap adil apabila diperlakukan sama rata, sementara keadilan distributif menyatakan bahwa suatu hal dapat dianggap adil apabila mempertimbangkan jasa yang telah dilakukannya (proporsional). Konsep mana yang kontekstual kita terapkan? Dengan segala kerendahan hati, kami berpendapat keadilan distributif-lah yang cocok untuk digunakan. Argumennya, kembali lagi kepada perbedaan status dan perilaku mahasiswa dan dosen (juga pegawai). Elaborasinya silahkan lanjutkan sendiri.

Dalam dua landmark case yang dihaturkan kawan kami Gemma pada postingan line-nya ada hal yang (mungkin) menarik untuk sampeyan ketahui -yang dengan segala kerendahan hati- harus kami nyatakan bahwa kawan kami Gemma belum berhasil menjelaskannya. Kasus Plessy v. Ferguson terjadi pada tahun 1896, dimana seorang warga negara Amerika Serikat keturunan kulit hitam bernama Hommer Plessy menggugat undang-undang negara bagian Louisiana tentang pemisahan alat transportasi tram antara kulit putih dan kulit hitam kepada Supreme Court Amerika Serikat. Dalam putusannya Supreme Court menyatakan bahwa undang-undang tersebut konstitusional dengan alasan “separate but equal”, meskipun kedua ras tersebut dipisah namun mendapatkan hak yang sederajat sehingga tidak bertentangan dengan amandemen ke 14 Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan (“no State shall..deny to any person…the equal protection of the laws”). Sekilas terlihat sama dengan yang terjadi soal toilet ini, meskipun dipisah toh sampeyan masih bisa menggunakan toilet yang lain.

Doktrin “separate but equal” dalam kasus tersebut kemudian menjadi dasar diadakannya segregasi ras di Amerika Serikat, sampai kemudian doktrin tersebut DIBATALKAN dalam kasus Brown v. Board of Education pada tahun 1954. Kasus ini merupakan kasus gugatan yang dilakukan oleh Oliver L.Brown kepada Dewan Pendidikan Kota Topeka, Kansas. Dalam kasus tersebut Brown menggugat undang-undang negara bagian Kansas tentang kebijakan segregasi ras dalam pendidikan. Kebijakan tersebut membuat Linda, anak Brown harus menempuh jarak 1,6 km dari rumah menuju sekolahnya, padahal terdapat sekolah yang lebih dekat dari rumah Linda, namun sekolah itu khusus untuk kulit putih saja. Gugatan tersebut kemudian sampai pada Mahkamah Agung Amerika Serikat yang saat itu dipimpin Chief Justice Earl Warren, dalam kasus tersebut Mahkamah menemukan fakta bahwa memang tidak terdapat perbedaan fasilitas antara sekolah kulit putih dan kulit hitam. Namun Mahkamah Agung memenangkan putusan itu secara bulat (9-0) yang kemudian menjadikannya sebagai landmark decision karena menghapuskan segregasi ras, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “separate educational facilities are inherently unequal” sehingga bertentangan dengan amandemen ke 14 Konstitusi Amerika Serikat.

Sampeyan yang kebelet di lantai dua harus melangkahkan kaki naik ke lantai tiga atau turun ke lantai satu tempat toilet mahasiswa berada. Harusnya sampeyan masih bersyukur tidak perlu melangkah sejauh 1,6 km seperti Linda Brown. Jadi mbok ya jangan lebay sampai menuliskan sila ke-lima Pancasila. Lalu apa pesan dari cerita kasus-kasus diatas? Silahkan sampeyan tangkap sendiri. Kalau bagi kami sih, pesan dari cerita tersebut bahwa negara seperti Amerika Serikat (saja) butuh 58 tahun untuk paham bahwa pemisahan tersebut sama sekali tidak berujung pada keadilan. Lalu sampeyan berani ngarep pemahaman itu datang dari tulisan sampah yang habis dibaca lima menit ini? Jangan ngimpi.

Benar bahwa pembedaan hanya diperbolehkan sepanjang memberi manfaat atau keuntungan (affirmative action)[7]. Toh sudah kami paparkan manfaat dan keuntungannya. Selebihnya kami kembalikan pada sampeyan. Apakah mampu menangkap “pesan” dari kami atau tidak. Makna tak hanya tersurat tapi seringkali banyak tersirat. Selamat merenung.

Membedakan yang sama, sama tidak adilnya dengan menyamakan yang beda.

Abdurrachman Satrio
Jerina Novita
Ilham Magribi

[1] Apartheid is an Afrikaans word that means ‘separation’, and is the name given to the particular racial-social ideology developed in South Africa during the twentieth century. Apartheid was all about racial segregation, and about political and economic discrimination which separated Black (or Bantu), Coloured, Indian, and White South Africans.

[2] Berdasarkan Group Areas Act, Act No. 41 of 1950, terdapat pemisahan secara fisik antar ras dengan memberlakukan ketentuan area tempat tinggal yang berbeda bagi masing-masing Ras. Hal yang membedakan konsep Apartheid yang diterapkan di Afrika Selatan dengan negara lain adalah konsep ini disusun dengan rapi (Well Organized), hal ini terlihat dari setiap kebijakan yang diberlakukan didukun dan memiliki dasar hukum yang sah.

[3] Dalam hal ini, kelompok kulit Putih dapat kita sebut sebagai Minoritas dominan (Dominant Minority), yang dalam ilmu sosiologi hal ini berarti walaupun dengan jumlah yang sedikit kelompok tersebut menguasai aspek-aspek kehidupan yang penting dan dapat mendominasi kaum Mayoritas yang cenderung lemah.

[4] Pada saat pemilihan umum tersebut dilakukan, hanya ras kulit putih yang secara keseluruhan berjumlah seperempat jumlah warga negara Afrika Selatan dan orang-orang kulit hitam dan Ras lain yang tinggal di ibu kota, Cape Province, yang dapat menggunakan hak pilih mereka, sehingga kemudian oemilihan tersebut dimenangkan oleh All-White Powers Party, National Party.

[5] Lihat Prof. Dr. dr. Stefanus S MS, Filsafat Ilmu, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2013, hlm. 32.

[6] Lihat Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013, hlm. 23.

[7] lihat Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s