Ganyang Supermarket: Epilog

1466157597880

Melihat geliat pergerakan wacana rumah makan, baik di media sosial ataupun di media massa, sesungguhnya kita perlu prihatin. Gegara provokasi media, kita menjadi terbelah. Sulit dimengerti, sikap sebagian orang Islam sendiri yang gampang tergiring, tersulut nafsunya dan dipecah-belah.

Gara-gara provokasi media pula, orang yang melanggar aturan pemerintah dan etika masyarakat setempat, mendapat dukungan luar biasa. Sedangkan orang yang taat aturan dan etika dihujat tidak toleran dan tidak menghormati pelanggar aturan.

Saudara-saudaraku, sesungguhnya konflik ini perlu kita segera tangani dan selesaikan.

Pertama, mari kita mulai dengan merangkul kembali saudara yang kita telah mampu menahan nafsu dengan taraf kesulitan seperti di luar Indonesia. Mereka yang berpuasa di Indonesia, namun mampu berpuasa layaknya mereka yang berpuasa di Eropa, Amerika dll. Mengapa perlu kita rangkul? Utlitarianisme, saudara-saudara.

Jeremy Bentham, pencetus aliran utilitarianisme, menyatakan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat  (the greatest happiness for the greatest number).

Bilamana kita gagal merangkul kembali saudara-saudara kita yang taraf kesulitan menahan nafsunya telah berbeda dengan kita, maka syarat utama untuk mewujudkan utilitarianisme, yakni the greatest number, tidak akan terwujud. Tentu ini akan membuat kita yang taraf menahan nafsu level Indonesia tidak happy.Mari kita kumpulkan kembali the greatest number.

Kita pun perlu mencegah munculnya Saeni-Saeni yang lain. Bila ada pedagang bandel lain yang tidak menghormati perasaan orang yang berpuasa dengan taraf kesulitan Indonesia, maka segera kita cap pedagang tersebut sebagai pelanggar hukum, tidak menghormati kearifan lokal, dan pelaku persaingan usaha tidak sehat. Perlu kita giring opini publik agar para pedagang bandel ini dianggap sebagai penyakit masyarakat yang perlu dicegah, diberantas da ditanggulangi.

Jangan sampai kejadian Ibu Saeni ini sampai memantik pergerakan sosial yang menuntut normalisasi jam operasi warung makan di bulan Ramadhan. Jangan sampai para pemilik warung makan kaki lima melihat diskriminasi yang mereka terima dibandingkan dengan supermarket dan rumah makan yang berada di mall. Jangan sampai pula para pemilik warung makan ini terbersit pemikiran, apakah alasan menghormati perasaan yang berpuasa dengan standar menahan nafsu Indonesia merupakan alasan pembenar untuk mematikan kepulan asap dapur yang berujung pada penghambatan penafkahan keluarga?

Tidak luput media perlu juga kita halau. Pemberitaan media yang mendukung normalisasi jam operasi warung makan, kita alihkan isunya dengan mengabarkan kepada masyarakat bahwa media tersebut menentang tegaknya syariat Islam dan tidak menghargai kearifan lokal. Kita tanamkan hal ini sampai dianggap oleh kebenaran oleh masyarakat. Bisa cilaka kita kalau masyarakat sampai sadar adanya kontradiksi (contraditio in terminis) dalam frasa ‘syariat Islam’ dan ‘kearifan lokal’ . Kearifan lokal tidak dapat serta merta  ditafsirkan sebagai syariat Islam, begitu pula sebaliknya. Yang mungkin ditafsirkan adalah, masyarakat tertentu pada waktu tertentu memiliki praktik tertentu dan pemahaman tertentu akan ketentuan agamanya, di mana hal tersebut akhirnya dapat terwujud sebagai kearifan lokal.

Kata ‘tertentu’ menunjukkan bahwa kearifan lokal berdasarkan pemahaman dan praktik tertentu atas ajaran agama dapat berubah seiring waktu dan perkembangan masyarakat. Sebuah kearifan lokal berbasis agama mugkin telah berlaku sejak lama, tapi bukan berarti tidak akan berubah atupun lekang oleh waktu.

Penghalauan media juga untuk mencegah masyarakat berpikir aneh-aneh. “Mengapa masih ada warung makan non-halal yang dirazia? Apakah pembatasan jam buka warung makan merupakan permasalahan syariat Islam ataukah hanya sekedar konflik persaingan usaha? Selain alasan menghormati perasaan yang berpuasa dengan level kesulitan Indonesia, adakah urgensi lain yang lebih mendesak sebagai pembenar untuk membatasi orang untuk mencari nafkah?”

Mari Berlomba Mendapat Perlakuan Khusus

Wahai Saudara-Saudara, dari pembatasan bahkan pelarangan warung makan (semoga juga supermarket, amin!) di bulan Ramadhan, dapat kita petik pelajaran berharga. Bahwa ternyata  kearifan lokal berbasis agama dapat kita paksakan untuk abai terhadap perubahan dan bilamana mau, mayoritas bisa mendapatkan perlakuan khusus.

Untuk bisa mendapat perlakuan khusus ini, pastikan kelompok masyarakat Anda merupakan mayoritas dan pastikan pula segala perubahan yang mengancam kearifan lokal berbasis agama mayoritas sesegera mungkin diatasi. Dengan demikian, media yang gencar menyuarakan ide-ide perubahan segera dilakukan pengalihan isu, bahkan bila perlu dibungkam. Individu yang vokal pun kita serang pribadinya, bila perlu kita sebut kafir, agar citranya di masyarakat menjadi rusak. Ingatlah, tidak akan ada utilitarianisme bilamana tidak ada the greatest number.

Agar perlakuan khusus yang kita dapatkan mendapat legitimasi, perlu pula kearifan lokal berbasis agama ini dituangkan dalam peraturan dan pastikan kearifan lokal yang terkandung dalam peraturan terebut tidak diganggu-gugat.

Untuk mengobarkan semangat Saudara-Saudara, perlulah kita mengingat fenomena ajaib di mana perempuan di Arab Saudi pada tahun 2015 akhirnya dapat memilih dan dipilih dalam pemilu. Kearifan lokal di Arab Saudi yakni budaya patriarki yang kental pada akhirnya lekang oleh waktu. Budaya patriarki yang sudah membeku begitu lama akhirnya mulai retak dan mencair karena dikompori oleh gerakan egaliter-ham-kebebasan-kesetaraan wanita-dan omong kosong lainnya.

Subhanallah Saudara-saudara, inilah bukti nyata mengapa kita perlu menjaga agar kearifan lokal berbasis agama tidak diganggu-gugat. Sebagai langkah awal, bila ada ada yang berusaha mengganggu-gugat, kita tinggal bilang, “Tunggu dulu. . .! Apakah Anda penduduk lokal? Apakah pendapat  Anda penting bagi penduduk lokal? Jika tidak, yah diam saja! Hargai! Semoga dengan Anda menghargai, Anda dapat berhenti menghakimi!”.

Sebagian dari para penggugat juga akan menyuarakan bahwa perlombaan untuk mendapat perlakuan khusus ini akan menimbulkan ketegangan, terutama antara masyarakat yang berbeda agama. Perlombaan mendapat perlakuan khusus akan memicu konflik antaragama dan akhirnya berujung pada hidup berdampingan antaragama yang hanya akan tinggal sejarah.

Dengan bernafaskan ‘mata dibalas mata’, kita sanggah dengan pembelaan, “kalo di daerah X, agama kita minoritas dan harus menerima saja perlakuan khusus yang didapat mayoritas di daerah sana. Mengapa kita tidak dapat melakukan hal yang sama di daerah kita?”. Adilkan? Kan?

Apa gunanya status ‘daerah dengan mayoritas penduduk beragama X’, kalo status tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapat perlakuan khusus?!

Bingah
Dialektika Sofia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s