Liputan Seminar IPT65

1965
sumber ilustrasi: insideindonesia.org/the-killings-of-1965-66

Anger may be defined as an impulse, accompanied by pain, to a conspicuous revenge for a conspicuous slight directed without justification towards what concerns oneself or towards what concerns one’s friend. -Aristotle

Merujuk pada pengertian amarah menurut Aristoteles, Martha Nussbaum menyimpulkan bahwa amarah terbentuk dari tiga hal. Pertama, kita berpikir bahwa kita mendapat perlakuan yang salah. Kedua, perlakuan tersebut membawa akibat yang menyakitkan. Ketiga, akibat perlakuan tersebut berdampak pada seseorang atau sesuatu yang kita sayangi.

Aristoteles pun membuat tiga hal penting mengenai amarah, sebagaimana yang ditulisnya dalam Etika Nicomanchean. Pertama, kemarahan harus disalurkan pada subjek yang tepat. Kedua, tujuan pelampiasan amarah adalah untuk membalas rasa sakit yang kita terima. Ketiga, kemarahan dapat menjadi membabi buta, tapi apabila seseorang tidak marah pada subjek yang tepat, pada kadar yang sesuai, dan pada waktu yang layak, maka orang tersebut dapat dikatakan bodoh.

“Seminar Pengungkapan Kebenaran&Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas” yang diadakan pada 31 Maret 2017 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, merupakan sebuah ekspresi marah. Kemarahan para mantan anggota PKI dan simpatisannya, termasuk juga pendukung setia Sukarno, aktivis buruh dan guru, yang menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan saat dan setelah 30 September 1965. Kekerasan dan kesewenang-wenangan ini menurut Putusan Pengadilan Rakyat Internasional 1965 berupa tindakan pembunuhan massal, pemenjaraan, perbudakan (kerja paksa), penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan dan pemusnahan (genocide) terhadap kelompok nasional.

Melalui seminar ini, para korban –dan yang berempati pada mereka, memiliki tujuan untuk menunjukkan perlakuan tidak manusiawi apa yang telah mereka terima dan rasa sakit fisik serta mental akibat dari perlakuan tak manusiawi yang mereka terima. Seminar ini juga diadakan agar emosi marah para korban disalurkan pada subjek yang tepat, kadar marah yang sesuai, dan waktu yang layak.

Sebelum berlanjut, perlu kita perhatikan bahwa acara ini merupakan acara yang  berlangsung di perguruan tinggi dan membahas kejadian serta korban 1965 yang melawan narasi resmi negara. Dalam tataran ide, hal ini bukanlah hal yang mustahil, sebab perguruan tinggi merupakan tempat yang berlandaskan pada pola pikir keilmuan. Namun, pada tingkat praktik, hal ini menjadi cenderung mustahil, sebab acara diskusi dengan tema seperti ini rawan untuk mengalami pembubaran. Terlintas sebuah pertanyaan, “Mengapa Unpar mampu mengadakan acara ini? Bahkan hingga rektor dan dekan fakultas hukumnya datang dan memberikan sambutan. Apakah karena Unpar secara keuangan tidak terlalu bergantung pada anggran negara?” Apapun jawaban dari pertanyaan ini, Unpar tetap perlu mendapat apresiasi karena berhasil melangsungkan seminar ini.

Seminar ini dibagi menjadi dua sesi, dan setiap sesi memiliki tema yang berbeda dengan moderator serta narasumber yang berbeda. Sebelum sesi satu dimulai, diadakan pemutaran film pendek Jalan Berkeadilan bagi Penyintas. Film ini disutradarai oleh Ferry Putra dan secara garis besar film ini bercerita mengenai Pengadilan Rakyat Internasional 1965, alasan-alasan pendiriannya, potongan adegan jalannya persidangan, dan kesaksian dari beberapa individu, baik yang menjadi korban maupun pelaku.

Sesi I

Moderator: Dianto Bachriadi (Saksi Ahli dalam Sidang IPT 1956)

Narasumber: Antarini Arna (Tim Jaksa Sidang IPT 1965)

Narasumber: Liona N. Supriatna (Dosen FH Unpar)

Tema: Dampak Internasional dan Nasional Pengadilan Rakyat Internasional 1965

Antarini Arna berkesempatan untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Ada dua hal yang dibahas oleh Ibu Antarini Arna, yakni alasan-alasan pelaksanaan pengadilan rakyat internasional 1965 dan dampak-dampak dari pelaksanaan pengadilan tersebut.

“Mengapa kita menyelengarakan IPT ’65?”, tanya Antarini untuk membuka pembahasannya. Beliau menyatakan bahwa ada tiga alasan mendasar mengapa IPT 65 diselenggarakan. Pertama, kenyataan bahwa ada korban-korban yang selama setengah abad mengalami penyengsaraan akibat dari diskriminasi, eksklusi sosial, dan persekusi berkelanjutan. Kedua, sistem hukum, terutama hukum nasional yang tidak dapat diandalkan. Ketiga, hambatan dalam sistem hukum pidana internasional yang saat ini masih condong pada kedaulatan negara dan ada pembatasan-pembatasan dalam penegakannya.

Berlanjut dari pembahasan mengapa IPT 65 didirikan, Antarini Arna mengatakan bahwa dampak yang diharapkan dari penyelenggaraan sidang ini ialah memberikan daya tekan baik secara sosial maupun politik guna memperkuat tuntutan pertanggungjawaban negara, memusatkan perhatian pada korban-korban (centering the victims), melawan produksi dan reproduksi hegemoni tafsir negara mengenai korban-korban 65.

Pembahasan berlanjut pada Liona N. Supriatna. Beliau membahas Pengadilan Rakyat Internasional 1965 secara kelembagaan dan akibat-akibat dari putusannya. Secara kelembagaan, IPT 65 serupa dengan pengadilan hak asasi manusia formal. Faktor-faktor keserupaannya meliputi pembentukan tim peneliti yang menghimpun data dan kesaksian, serta penyusunan hakim internasional. Meskipun terdapat beberapa hal yang serupa dengan pengadilan hak asasi manusia formal, IPT 65 berada di luar jurisdiksi negara dan organisasi internasional. Liona juga membahas secara singkat tentang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dampak-dampak dari putusan IPT 65 diantaranya ialah putusan ini merupakan penegasan pelanggaran hak asasi manusia berat telah terjadi, jalan pembuka untuk menuju rekonsiliasi nasional, dan membawa wacana 65 pada tataran internasional.

P_20170331_140216
Antarini Arna, Dianto Bachriadi, dan Liona N Supriatna (kiri ke kanan) – dok pribadi

Tanya-Jawab Sesi I

Pertanyaan 1  

Apakah ada tanggapan dari Dewan Keamanan PBB akan IPT 65?

Pertanyaan 2

Apa yang dapat generasi muda upayakan untuk mengurangi stigma 65 atau PKI?

Pertanyaan 3

Kenapa pemerintah menolak permintaan maaf?

Untuk sesi tanya-jawab, Liona N. Supriatna memaparkan jawaban terlebih dahulu. Beliau menjawab bahwa hipotesa komunis, gagal dibuktikan, maka dari itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengenai permintaan maaf, beliau berpendapat pemerintah menolak hal tersebut dikarenakan pertimbangan politik. Lebih lanjut, menurut beliau upaya hukum sangat sulit karena permasalahan waktu (kejadian sudah lama berlalu, banyak korban yang sudah meninggal atau pikun, dan lain-lain). Namun, bukan berarti upaya hukum untuk keadilan korban dan rekonsiliasi adalah hal yang mustahil. Beliau mencontohkan Walikota Palu, Rusdi Mastura, yang meminta maaf serta memberi santunan kepada mereka yang menjadi korban dari perlakuan beliau dan keluarganya karena mereka dianggap sebagai anggota PKI atau memiliki hubungan dengan PKI atau memiliki paham serupa dengan PKI.

Antarini Arna mengatakan bahwa Dewan Keamanan, atau dalam hal ini Persatuan Bangsa-Bangsa belum memberikan pandangan resmi akan putusan IPT 65. Untuk mengurangi kekerasan berdasar stigma 65 atau PKI, Antarini Arna menyatakan bahwa kekerasan ini jangan dilawan dengan kekerasan kembali, namun dengan kesadaran kritis. Jadilah anak muda yang berkesadaran kritis dan terorganisir.

Menanggapai upaya hukum yang sebelumnya diapaparkan Liona, Antarini melihat bahwa sebenarnya penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi) dapat dimungkinkan, yakni melalui pengadilan ham ad hoc sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun sayangnya, walaupun secara hukum pengadilan ini dimungkinkan untuk didirikan, keinginan secara politik belum ada.

Pertanyaan 4

Bagaimana menanggapi tuntutan korban, baik yang meminta penyelesaian secara hukum maupun korban yang meminta penyelesaian secara bukan hukum?

Pertanyaan 5

Apakah rekonsiliasi tetap mungkin terwujud?

“LSM hanya mengakomodir permintaan korban, apakah hendak melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum.”, papar Antarini. Beliau mengambil contoh rekonsiliasi pada kasus Afrika Selatan. Rekonsiliasi dapat terwujud di Afrika Selatan sebab Nelson Mandela (korban) menjadi pemimpin. Untuk menutup jawabannya, Antarini mengutip pernyataan Nelson Mandela, “. . .I forgive you, but I’m not forget!”

Liona berpijak dari tujuan rekonsiliasi, yaitu pengungkapan kebenaran dan pemulihan hubungan. Apabila rekonsiliasi nasional masih terlalu sulit, coba diturunkan tingkatannya untuk rekonsiliasi tingkat daerah atau bahkan tingkat akar rumput (grassroot).

Sesi II

Moderator: Adi Marsiela (AJI Bandung)

Narasumber: Tosca Santoso (Wartawan senior)

Narasumber: Harry Wibowo (Redaktur Pelaksana Jurnal Prisma)

Tema: Temuan Terkini di Jawa Barat: Kamp Kerja Paksa dan Dugaan Kuburan Massal

Tosca Santoso mengaitkan tema diskusi dengan buku terbarunya, yakni Cerita Hidup Rosidi. Buku ini bercerita mengenai kisah hidup Rosidi, korban salah tangkap yang harus mengalami keluar-masuk penjara serta kerja paksa selama 13 tahun, tanpa sekalipun mendapat kesempatan mendapatkan membela diri di pengadilan.

Rosidi ditangkap untuk menggantikan pamannya dan alasan yang memperkuat penangkapan Rosidi adalah karena Rosidi memiliki kartu keanggotaan Sarbupri (Sarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia). Tentara yang menangkap Rosidi mengatakan bahwa Sarbupri merupakan organisasi yang memiliki hubungan dengan PKI. Dengan demikian, Rosidi dianggap terlibat dalam peristiwa 30 September 1965.

Melalui buku ini, Tosca Santoso menegaskan bahwa kamp kerja paksa bukan hanya di Pulau Buru saja. Tapi di Pulau Jawa, khususnya di Cianjur, terdapat pula kamp kerja paksa yang diisi oleh para tahanan yang ditangkap dan dipekerjakan paksa hanya karena mereka merupakan anggota PKI atau memiliki hubungan dengan PKI atau memiliki paham serupa dengan PKI atau pendukung setia Sukarno.

Menyambung pembahasan dari Tosca Santoso, Harry Wibowo memusatkan pembahasan pada tema kuburan massal dan penyelesaian secara hukum maupun bukan hukum.

Tosca Santoso tidak meneliti kuburan massal secara langsung. Namun, beliau mengatakan bahwa setelah persidangan IPT 65, data-data mengenai kuburan massal mengalir masuk ke Yayasan IPT 1965. Harry Wibowo mengatakan bahwa kuburan massal yang telah teridentifikasi, perlu dilindungi.

Melihat fakta bahwa data kuburan massal yang hingga kini terus bertambah, Harry menghimbau kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemutakhiran data kuburan massal. Harry juga menghimbau, bukan kepada Komnas HAM saja, tapi pada semua yang peduli akan permasalahan 65 untuk jeli memilih kasus yang hendak diselesaikan secara hukum. Pemilihan kasus perlu, agar beban penyelesaian secara hukum tidak menjadi berat dan sulit.

P_20170331_154535
Harri Wibowo, Adi Marsiela, dan Tosca Santoso (kiri ke kanan) – dok pribadi

Pada Sesi II, tanya-jawab berlangsung kurang antusias, namun di sela-sela pemaparan oleh narasumber, perwakilan YPKP memberikan penjelasan singkat mengenai kuburan massal. Bejo Untung (Ketua YPKP 65) menyatakan sejauh ini diperkirakan ada 130 titik lokasi kuburan massal dan temuan terkini terdapat dugaan kuat adanya kuburan massal di daerah Sukabumi, Tangerang, dan Ciwidey.

Seminar berlangsung dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Selama seminar tidak ada ormas (baik berdasar nasional maupun agama) yang datang dan berusaha mengganggu jalannya acara. Satpam kampus pun tidak ada yang datang dan memberikan pertanyaan mengganggu, “Izin acaranya di mana ya?!”.

Para korban 65 mungkin belum akan mendapatkan balasan akan rasa sakit yang mereka terima (baca: keadilan) dalam waktu dekat ini. Namun, seminar ini memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa seiring waktu, wacana 65 yang dibangun oleh negara mulai mengeropos oleh wacana yang melawannya. Literatur yang memberikan wacana tandingan negara serta para korban yang mulai mendapat kesempatan yang menyuarakan kepiluan mereka merupakan salah dua alasan yang membuat posisi hegemoni negara terancam.

Bingah
Dialektika Sofia

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s