Penolakan Kriminalisasi Hubungan Ekstramarital dan LGBT: Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi

B901D0BB-6E91-44B7-8534-6819D405F54D_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s

Aktivis menuntut persamaan hak bagi LGBT di Jakarta. (Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/mahkamah-konstitusi-sidangkan-kasus-kriminalisasi-hubungan-seks-gay/3448511.html)

Pasca disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK disebut-sebut telah mendukung kumpul kebo dan LGBT. Banyak pihak menuding, keengganan the guardian of the constitution ini dalam memperluas delik zina dan hubungan sesama jenis telah melegalkan perzinahan dan kemaksiatan yang mengancam moral bangsa. Bahkan, beberapa kelompok menganggap putusan ini sebagai alasan di balik azab Tuhan melalui gempa di Sukabumi dan Tasikmalaya yang terasa hampir satu Pulau Jawa (Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/1042712/bmkg-pusat-gempa-bumi-sukabumi-berbeda-dari-tasikmalaya). Meskipun begitu, pernyataan tersebut dapat ditepis dengan mudah, apabila betul-betul mengkaji pokok perkara dan pertimbangan hukum MK.

Permohonan Perluasan Delik

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi objectum litis pada perkara ini yang pada dasarnya meminta untuk memperluas delik dalam KUHP. Pertama, dalam Pasal 284 KUHP, Pemohon menginginkan pelaku perzinaan diperluas menjadi tidak hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan, melainkan kepada siapapun, baik di luar maupun di dalam perkawinan, sebab menurutnya hal ini merupakan biang kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem keluarga dan masyarakat. Kedua, Pasal 285 KUHP, pemerkosaan hanya dibatasi kepada wanita saja sebagai korban, menurut pemohon tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang ternyata bisa juga terjadi pada laki-laki, pelakunya pun tidak terbatas pada lawan jenis, melainkan sesama jenis. Ketiga, Pasal 292 KUHP juga perlu diperluas menjadi pelarangan perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa sesama jenis atau dengan kata lain, pihak yang berorientasi seksual LGBT dapat dipidana, yang menurut pemohon, meresahkan masyarakat dan menodai nilai-nilai bangsa. Pada pokoknya, KUHP yang merupakan produk Pemerintah Kolonial Belanda sejak 1886 tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial budaya di Indonesia, maka dari itu, ketentuan tersebut perlu diperbaharui.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Setelah mengkaji pasal-pasal tersebut, MK menemukan bahwa secara substansial, permohonan Pemohon bukan lagi sekadar untuk memberikan pemaknaan tertentu, bahkan bukan pula sekadar memperluas pengertian yang terkandung dalam norma a quo, melainkan benar-benar merumuskan tindak pindana baru, sesuatu yang hanya pembentuk undang-undang yang berwenang melakukannya. Menurut MK, menghilangkan frasa dan/atau menambah pemaknaan baru terhadap suatu norma hukum pidana berarti mengubah pula sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) perbuatan tersebut, tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian dalam ancaman pidana (strafmaat)-nya dan bentuk pengenaan pidana (stafmodus)-nya tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (strafbaarfeit) yang bersangkutan.

Perlu diingat pula, dalam hukum pidana, melekat asas legalitas secara ketat, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dipidana jika tidak ada norma hukum tertulis yang hanya dapat diatur di dalam undang-undang, yang merupakan ranah diskresi pembentuk undang-undang, bukan MK. Ketentuan pidana demikian lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy) pembentuk undang-undang, yang bersifat sepenuhnya wewenang pembentuk undang-undang, selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga menambahkan, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, memerlukan legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut harus datang dari persetujuan rakyat, yang diwujudkan oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden.

Dalam pertimbangannya, MK pun memberikan catatan kepada pembentuk undang-undang untuk sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi dan harus memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga perkembangan dunia. MK menyinggung hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional, Semarang 1980 sebagai referensi dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi, kriteria tersebut di antaranya:

  1. apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Kriteria ini bersentuhan dengan aspek moral, adat, dan agama, sehingga memerlukan kesepakatan politik antarkelompok dan golongan;
  2. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
  3. apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
  4. apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa anggapan pemohon tentang persoalan a quo sebagai perbuatan menyimpang, bahkan sebagai persoalan besar bangsa ini belum tentu akan terselesaikan secara efektif apabila perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Menurut MK, penting direnungkan bahwa hukum hanyalah salah satu kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan yang bertujuan menciptakan sekaligus memelihara tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Terdapat kaidah sosial lain yang bertujuan sama, yaitu kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama.

Kaidah hukum, khususnya hukum pidana, menempati urutan terakhir, artinya digunakan setelah kaidah kesusilaan, kesopanan, dan kaidah agama, serta ketika kaidah hukum di bidang lainnya tidak memadai lagi atau dengan kata lain hukum pidana sebagai ultimum remedium. Bagi MK, membebankan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial dengan kaidah hukum, khususnya hukum pidana, tidaklah proporsional, bahkan cenderung terlalu menyederhanakan persoalan.

Pertimbangan MK dalam putusan ini senada dengan Putusan MK Nomor 132/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan untuk memasukkan hubungan ekstramarital sebagai delik perzinahan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. MK berulang kali menegaskan bahwa lembaganya adalah negative legislator dan bukan merupakan pembuat kebijakan kriminal (criminal policy maker) yang diemban oleh pembentuk undang-undang.

Pengekangan Diri Hakim Konstitusi

Apabila menilik dengan seksama putusan MK, terlihat jelas bahwa MK tengah melakukan pengekangan diri atau judicial restraint. Hal ini tidak terlepas dari permohonan pemohon yang secara substansial menginginkan adanya norma baru untuk melengkapi kekurangan Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP yang mana sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk undang-undang. MK betul-betul menunjukkan ketelitian dan kehati-hatiannya dengan mengungkapkan karakter pembentukan hukum pidana, yaitu menghilangkan dan/atau menambah pemaknaan baru suatu norma hukum pidana berarti mengubah pula sifat melawan hukum, perlu melakukan penyesuaian ancaman pidana dan bentuk pengenaan pidana, yang mana memerlukan legitimasi negara dan harus datang dari persetujuan rakyat, yang diwujudkan oleh pembentuk undang-undang.

Ketelitian dan kehati-hatian ini merupakan salah satu bentuk judicial restraint, sebagaimana dikemukakan oleh Richard Posner dalam “The Meaning of Judicial Self-Restraint” pada Indiana Law Journal, yang dalam putusan ini erat kaitannya dengan judicial expertise atau kompetensi hakim dalam merumuskan kebijakan. Dalam pandangan Aileen Kavanagh, hal ini merupakan bentuk judicial restraint yang diturunkan dari institutional reasons atau pengekangan diri yang didasari oleh batasan peran institusional MK ketika berhadapan dengan legislator (Aileen Kavanagh, “Judicial Restraint in the Pursuit of Justice”, 2009).

Bukan tidak memungkinkan jika hakim konstitusi memiliki keterbatasan pengetahuan dalam merumuskan suatu delik, sebab hakim tidak memiliki kekuasaan yang luas untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan sosial dan politik (Aileen Kavanagh, 2009) yang dapat membentuk sifat melawan hukum suatu norma serta menyesuaikan ancaman pidana dan bentuk pengenaan pidana, tidak seperti pembentuk undang-undang yang memang difasilitasi untuk mengumpulkan aspirasi demikian. Oleh sebab itu, ketimbang hanya mengandalkan pandangan pribadi hakim, lebih baik MK menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, judicial restraint MK juga tecermin dalam pernyataan MK, berulang kali, tentang ketentuan pidana yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy) pembentuk undang-undang yang tidak dapat diintervensi oleh MK, kecuali secara terang benderang bertentangan dengan UUD 1945. Criminal policy merupakan suatu bentuk khusus open legal policy. Ketentuan hukum pidana tidak diatur atau diamanahkan secara spesifik di dalam konstitusi, maka ia sepenuhnya berada dalam ranah diskresi pembentuk undang-undang.

Ini merupakan bentuk judicial deference atau penghormatan MK kepada kekuasaan pembentuk undang-undang (Richard Posner, “The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint”, 2012), sebagai pengejawantahan dari prinsip separation of power (Philip A. Talmadge, “Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems”, tanpa tahun). MK yang didesain sebagai negative legislator hanya dapat menentukan apakah suatu norma undang-undang konstitusional atau tidak, bukan membentuk norma baru sebagaimana positive legislator atau yang melekat pada pembentuk undang-undang.

Hal ini serupa dengan categorical decision-making yang merupakan salah satu bentuk discretion test yang dimiliki Jepang, yakni kategorisasi norma bentukan Diet (legislator) yang tidak bisa disentuh oleh Mahkamah Agung Jepang (Taisuke Kamata, “Adjudication and The Governing Process: Political Questions and Legislative Discretion”, 1990). Tindak pidana beserta sanksinya masuk ke dalam kategori ini, yang dipegang MA Jepang sebagai pedoman untuk menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam memberikan putusan (Taisuke Kamata, 1990).

Putusan a quo pun tetap mempertahankan preseden (Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of Judicial Activism”, 2004), mengacu pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 132/PUU-XIII/2015 terkait perluasan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dengan memasukkan hubungan ekstramarital sebagai delik perzinahan. MK konsisten menegaskan bahwa lembaganya adalah negative legislator dan bukan merupakan pembuat kebijakan kriminal (criminal policy maker) yang diemban oleh pembentuk undang-undang.

 

Separuh Judicial Restraint

Meksipun telah dijelaskan bahwa MK telah melakukan judicial restraint, in casu, pengekangan diri tersebut tidak sepenuhnya membatasi MK untuk mengurangi intensitas pemeriksaan norma a quo. Sebagaimana diungkapkan oleh Kavanagh, pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah persoalan ukuran derajat kewenangan lembaga peradilan, yang menentukan kapan MK harus memeriksa perkara secara mendalam dan kapan harus menahan diri (Aileen Kavanagh, 2009). Kavanagh juga memberikan klarifikasi terhadap judicial restraint yang tidak sesederhana ketiadaan intervensi hakim terhadap keputusan pembentuk undang-undang. Menurutnya, judicial restraint memiliki ukuran yang bervariasi. Di satu sisi, hakim dapat menahan diri untuk menginvalidasi undang-undang, tetapi di sisi lain, hakim dapat mengkritisi pembentuknya secara terang-terangan, dan sebaliknya.

Misalnya, pada putusan ini, MK tidak segan memberikan catatan kepada pembentuk undang-undang untuk sangat berhati-hati dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi dan harus memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga perkembangan dunia. MK menyinggung hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional, Semarang 1980 untuk dijadikan referensi bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi.

MK juga menegaskan bahwa hukum hanyalah salah satu kaidah sosial untuk memelihara public order. Terdapat kaidah sosial lain yang bertujuan sama, yaitu kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama. Kaidah hukum, khususnya hukum pidana, menempati urutan terakhir, atau sebagai ultimum remedium ketika kaidah-kaidah tersebut tidak mampu lagi membendungnya. Tidaklah proporsional, bahkan cenderung terlalu menyederhanakan persoalan untuk menyelesaikan problematika sosial hanya dengan kaidah hukum semata.

Kemenangan Bagi Hakikat Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan maupun amar putusan MK dinilai sudah tepat. MK memang perlu, dan wajib, untuk menahan diri dalam memeriksa dan memutus perkara yang bersifat criminal policy atau pilihan kebijakan hukum pidana, sebab kebijakan ini memiliki kompleksitas yang berbeda daripada norma hukum biasa. Penyusunan hukum pidana bersifat integral, yang mencakup sifat melawan hukum perbuatan tersebut, ancaman pemidanaan, dan bentuk pengenaan pidana. Hal ini tidak sepenuhnya menjadi keahlian MK yang hanya menentukan konstitusionalitas undang-undang, melainkan merupakan diskresi yang luas bagi pembentuk undang-undang. Perlu mengingat juga pembawaan inkrementalis judicial law-making, sebagaimana dikemukakan Kavanagh, bahwa reformasi hukum melalui lembaga peradilan cenderung bersifat parsial, yang malah dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai politik hukum yang diinginkan dan mengacaukan public order (Aileen Kavanagh, 2009).

MK juga mengingatkan untuk menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai obat terakhir, bukan sebagai primum remedium atau senjata utama. Lagipula, hubungan seks di luar pernikahan dan orientasi seksual LGBT bukan merupakan kejahatan, dalam kaidah agama, perbuatan ini merupakan dosa. Perbuatan dosa belum tentu merupakan suatu kejahatan. Apabila ketentuan KUHP dianggap perlu diperbarui –dan memang sangat perlu diremajakan– baiknya, pemohon secara aktif memberikan masukan kepada Tim Panitia Kerja RKUHP yang masih memformulasikan ketentuan baru dalam KUHP.

Terlepas dari itu, putusan ini merupakan sebuah kemenangan, baik bagi hakikat MK sebagai negative legislator, maupun rasionalitas kita.

 

Violla Reininda

Dialektika Sofia

 

 

Sebelumnya, pernah dipublikasikan di hukumpedia.com pada 20 Desember 2017.

Advertisements

Masih Ada Suap dalam Tubuh Kekuasaan Kehakiman

bribe
diambil dari https://www.cbsnews.com/

Tulisan ini dikirimkan oleh  Rafie Thaqif Altamis

Sampai detik ini, budaya korupsi masih menjamur dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Badan yang merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dianggap tidak menjaga marwah dan netralitasnya, sesuai dengan kode etik kekuasaan kehakiman. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas dari segala pengaruh, yang sedemikian tertera dalam kode etik kekuasaan kehakiman. Dalam jangka panjang, birokrasi di negeri ini menjadi abu-abu dan kacau karena ulah para penegak hukum yang masih memikirkan koin ketimbang keadilan yang hakiki, sesuai cita-cita luhur bangsa dan bernegara. Tak jarang banyak para pencari keadilan menghindari proses peradilan yang terkesan “ditiketkan” dan malah mencari mediator untuk menyelesaikan sengketa, sehingga tidak perlu berhadapan di muka sidang yang dalam kenyataannya tidak cepat, murah dan sederhana. Continue reading “Masih Ada Suap dalam Tubuh Kekuasaan Kehakiman”

Tindak Lanjuti Ahok Secara Hukum

Slide1Slide2

Pertama kali dipublikasikan di akun LINE@ Dialektika Sofia pada 09 Oktober 2016

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.
(Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965) Continue reading “Tindak Lanjuti Ahok Secara Hukum”