Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

165546720170712-045130-8260-perppu-tentang-ormas

Wiranto dkk (sumber: kompas.com)

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah.

Peluru yang bebas menyasar

Beberapa bulan terakhir, gencar dikabarkan bahwa Pemerintah hendak membubarkan ormas, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, ormas fundamentalis Islam yang bercita-cita mendirikan khilafah di nusantara. Penargetan terhadap HTI semakin terang ketika penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf c Perppu Ormas menambahkan “paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945” sebagai paham yang dilarang untuk dianut, dikembangkan dan disebarkan. Target sudah dibidik, tetapi “senapan” belum punya. Dirakitlah senapan itu dalam bentuk Perppu, untuk kemudian mengedor HTI dengan “peluru” anti-Pancasila 19 Juli silam.[1] Pemerintah kini mengacungkan senapannya dengan bangga – setidaknya hingga Perppu dibahas dan ditolak DPR, jika legislator memandang Perppu bertentangan dengan UUD 1945 – ia menggenggam cara praktis untuk membubarkan ormas lain yang dianggap mengancam NKRI dan anti-Pancasila. Continue reading

Nadia Lopez, Pendekatan Revolusioner Pendidikan, dan Apa yang Terjadi di Indonesia

I opened a school to close a prison,”

Sebuah pemikiran sederhana yang diungkapkan oleh Nadia Lopez pada Ted Talks: Education Revolution, yang mendorongnya untuk mendirikan dan membiayai Mott Hall Bridges Academy (MHBA) pada tahun 2010. Mengapa Lopez mesti menutup penjara? Sebab jeruji besi adalah rumah kedua bagi remaja Brownsville, Brooklyn, salah satu area dengan tingkat kriminalitas tertinggi dan daerah tertinggal di Kota New York. Mayoritas masyarakat Brownsville hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka mencari nafkah dari kegiatan-kegiatan ilegal. Hal tersebut cukup mendeskripsikan kehidupan murid-murid di bawah naungan Kepala Sekolah Lopez.

Berawal dari wawancara Humans of New York (HONY) dengan salah seorang muridnya, Vidal Chastanet, pemikiran revolusioner Lopez menjadi pemberitaan viral di Amerika Serikat. Chastanet ditanya: “Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupmu?”, ia menjawab:

“Kepala sekolahku, Ibu Lopez. Ketika kami melakukan kesalahan, beliau tidak menskors (menghukum) kami. Beliau memanggil kami ke kantornya dan menjelaskan bagaimana masyarakat di sekitar kita dilemahkan. Beliau berkata, setiap seorang anak tidak lulus sekolah, satu sel penjara dibangun (untuk melemahkan masyarakat). Suatu hari, beliau menggerakkan seluruh siswa untuk berdiri, di saat yang bersamaan, dan berkata masing-masing dari kami dipedulikan (oleh Lopez dan seluruh staf pengajar MHBA).”

tulisanpendidikan

Wawancara HONY bersama Vidal Chastanet yang dipublikasikan di akun Instagram @humansofny

 Pendekatan Revolusioner Lopez

Mengabdikan diri di lingkungan masyarakat yang keras seperti di Brownville bukan hal yang mudah bagi Lopez. Seluruh siswanya berasal dari keluarga miskin, 86% dari mereka memiliki nilai matematika dan bahasa Inggris di bawah rata-rata, dan 30% dari siswanya berkebutuhan khusus. Ditambah lagi, tidak sedikit murid-muridnya yang terlibat dalam tindak kriminal di daerah tersebut. Dilansir dari blackenterprise.com, Lopez sempat berpikir untuk mengakhiri karirnya di dunia pendidikan, sebab ia tidak pernah mengetahui apakah upayanya selama ini berdampak baik bagi anak-anak muridnya. Namun pada suatu waktu, perilaku anak-anak yang tidak sopan terhadap orang-orang tua dan orang-orang dewasa yang tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap anak-anak tersebut mengubah pandangannya 180 derajat dan mempertanyakan dirinya sendiri: “Bagaimana saya bisa belajar dari anak-anak ini? Apa yang dibutuhkan sekolah ini dari saya?” Konflik batin inilah yang kemudian mengantarkan Lopez kepada pendekatan revolusionernya dalam pendidikan; mendengarkan dan menunjukkan apa yang tidak diketahui oleh anak muridnya. Sesederhana itu?

Continue reading

Ganyang Supermarket: Epilog

1466157597880

Melihat geliat pergerakan wacana rumah makan, baik di media sosial ataupun di media massa, sesungguhnya kita perlu prihatin. Gegara provokasi media, kita menjadi terbelah. Sulit dimengerti, sikap sebagian orang Islam sendiri yang gampang tergiring, tersulut nafsunya dan dipecah-belah.

Gara-gara provokasi media pula, orang yang melanggar aturan pemerintah dan etika masyarakat setempat, mendapat dukungan luar biasa. Sedangkan orang yang taat aturan dan etika dihujat tidak toleran dan tidak menghormati pelanggar aturan.

Saudara-saudaraku, sesungguhnya konflik ini perlu kita segera tangani dan selesaikan.

Pertama, mari kita mulai dengan merangkul kembali saudara yang kita telah mampu menahan nafsu dengan taraf kesulitan seperti di luar Indonesia. Mereka yang berpuasa di Indonesia, namun mampu berpuasa layaknya mereka yang berpuasa di Eropa, Amerika dll. Mengapa perlu kita rangkul? Utlitarianisme, saudara-saudara.

Jeremy Bentham, pencetus aliran utilitarianisme, menyatakan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat  (the greatest happiness for the greatest number).

Bilamana kita gagal merangkul kembali saudara-saudara kita yang taraf kesulitan menahan nafsunya telah berbeda dengan kita, maka syarat utama untuk mewujudkan utilitarianisme, yakni the greatest number, tidak akan terwujud. Tentu ini akan membuat kita yang taraf menahan nafsu level Indonesia tidak happy.Mari kita kumpulkan kembali the greatest number.

Continue reading