Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

165546720170712-045130-8260-perppu-tentang-ormas

Wiranto dkk (sumber: kompas.com)

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah.

Peluru yang bebas menyasar

Beberapa bulan terakhir, gencar dikabarkan bahwa Pemerintah hendak membubarkan ormas, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, ormas fundamentalis Islam yang bercita-cita mendirikan khilafah di nusantara. Penargetan terhadap HTI semakin terang ketika penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf c Perppu Ormas menambahkan “paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945” sebagai paham yang dilarang untuk dianut, dikembangkan dan disebarkan. Target sudah dibidik, tetapi “senapan” belum punya. Dirakitlah senapan itu dalam bentuk Perppu, untuk kemudian mengedor HTI dengan “peluru” anti-Pancasila 19 Juli silam.[1] Pemerintah kini mengacungkan senapannya dengan bangga – setidaknya hingga Perppu dibahas dan ditolak DPR, jika legislator memandang Perppu bertentangan dengan UUD 1945 – ia menggenggam cara praktis untuk membubarkan ormas lain yang dianggap mengancam NKRI dan anti-Pancasila. Continue reading

Advertisements

Liputan Seminar IPT65

Anger may be defined as an impulse, accompanied by pain, to a conspicuous revenge for a conspicuous slight directed without justification towards what concerns oneself or towards what concerns one’s friend. -Aristotle

Merujuk pada pengertian amarah menurut Aristoteles, Martha Nussbaum menyimpulkan bahwa amarah terbentuk dari tiga hal. Pertama, kita berpikir bahwa kita mendapat perlakuan yang salah. Kedua, perlakuan tersebut membawa akibat yang menyakitkan. Ketiga, akibat perlakuan tersebut berdampak pada seseorang atau sesuatu yang kita sayangi.

Aristoteles pun membuat tiga hal penting mengenai amarah, sebagaimana yang ditulisnya dalam Etika Nicomanchean. Pertama, kemarahan harus disalurkan pada subjek yang tepat. Kedua, tujuan pelampiasan amarah adalah untuk membalas rasa sakit yang kita terima. Ketiga, kemarahan dapat menjadi membabi buta, tapi apabila seseorang tidak marah pada subjek yang tepat, pada kadar yang sesuai, dan pada waktu yang layak, maka orang tersebut dapat dikatakan bodoh.

“Seminar Pengungkapan Kebenaran&Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas” yang diadakan pada 31 Maret 2017 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, merupakan sebuah ekspresi marah. Kemarahan para mantan anggota PKI dan simpatisannya, termasuk juga pendukung setia Sukarno, aktivis buruh dan guru, yang menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan saat dan setelah 30 September 1965. Kekerasan dan kesewenang-wenangan ini menurut Putusan Pengadilan Rakyat Internasional 1965 berupa tindakan pembunuhan massal, pemenjaraan, perbudakan (kerja paksa), penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan dan pemusnahan (genocide) terhadap kelompok nasional.

Melalui seminar ini, para korban –dan yang berempati pada mereka, memiliki tujuan untuk menunjukkan perlakuan tidak manusiawi apa yang telah mereka terima dan rasa sakit fisik serta mental akibat dari perlakuan tak manusiawi yang mereka terima. Seminar ini juga diadakan agar emosi marah para korban disalurkan pada subjek yang tepat, kadar marah yang sesuai, dan waktu yang layak.

Sebelum berlanjut, perlu kita perhatikan bahwa acara ini merupakan acara yang  berlangsung di perguruan tinggi dan membahas kejadian serta korban 1965 yang melawan narasi resmi negara. Dalam tataran ide, hal ini bukanlah hal yang mustahil, sebab perguruan tinggi merupakan tempat yang berlandaskan pada pola pikir keilmuan. Namun, pada tingkat praktik, hal ini menjadi cenderung mustahil, sebab acara diskusi dengan tema seperti ini rawan untuk mengalami pembubaran. Terlintas sebuah pertanyaan, “Mengapa Unpar mampu mengadakan acara ini? Bahkan hingga rektor dan dekan fakultas hukumnya datang dan memberikan sambutan. Apakah karena Unpar secara keuangan tidak terlalu bergantung pada anggran negara?” Apapun jawaban dari pertanyaan ini, Unpar tetap perlu mendapat apresiasi karena berhasil melangsungkan seminar ini. Continue reading

Nadia Lopez, Pendekatan Revolusioner Pendidikan, dan Apa yang Terjadi di Indonesia

I opened a school to close a prison,”

Sebuah pemikiran sederhana yang diungkapkan oleh Nadia Lopez pada Ted Talks: Education Revolution, yang mendorongnya untuk mendirikan dan membiayai Mott Hall Bridges Academy (MHBA) pada tahun 2010. Mengapa Lopez mesti menutup penjara? Sebab jeruji besi adalah rumah kedua bagi remaja Brownsville, Brooklyn, salah satu area dengan tingkat kriminalitas tertinggi dan daerah tertinggal di Kota New York. Mayoritas masyarakat Brownsville hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka mencari nafkah dari kegiatan-kegiatan ilegal. Hal tersebut cukup mendeskripsikan kehidupan murid-murid di bawah naungan Kepala Sekolah Lopez.

Berawal dari wawancara Humans of New York (HONY) dengan salah seorang muridnya, Vidal Chastanet, pemikiran revolusioner Lopez menjadi pemberitaan viral di Amerika Serikat. Chastanet ditanya: “Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupmu?”, ia menjawab:

“Kepala sekolahku, Ibu Lopez. Ketika kami melakukan kesalahan, beliau tidak menskors (menghukum) kami. Beliau memanggil kami ke kantornya dan menjelaskan bagaimana masyarakat di sekitar kita dilemahkan. Beliau berkata, setiap seorang anak tidak lulus sekolah, satu sel penjara dibangun (untuk melemahkan masyarakat). Suatu hari, beliau menggerakkan seluruh siswa untuk berdiri, di saat yang bersamaan, dan berkata masing-masing dari kami dipedulikan (oleh Lopez dan seluruh staf pengajar MHBA).”

tulisanpendidikan

Wawancara HONY bersama Vidal Chastanet yang dipublikasikan di akun Instagram @humansofny

 Pendekatan Revolusioner Lopez

Mengabdikan diri di lingkungan masyarakat yang keras seperti di Brownville bukan hal yang mudah bagi Lopez. Seluruh siswanya berasal dari keluarga miskin, 86% dari mereka memiliki nilai matematika dan bahasa Inggris di bawah rata-rata, dan 30% dari siswanya berkebutuhan khusus. Ditambah lagi, tidak sedikit murid-muridnya yang terlibat dalam tindak kriminal di daerah tersebut. Dilansir dari blackenterprise.com, Lopez sempat berpikir untuk mengakhiri karirnya di dunia pendidikan, sebab ia tidak pernah mengetahui apakah upayanya selama ini berdampak baik bagi anak-anak muridnya. Namun pada suatu waktu, perilaku anak-anak yang tidak sopan terhadap orang-orang tua dan orang-orang dewasa yang tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap anak-anak tersebut mengubah pandangannya 180 derajat dan mempertanyakan dirinya sendiri: “Bagaimana saya bisa belajar dari anak-anak ini? Apa yang dibutuhkan sekolah ini dari saya?” Konflik batin inilah yang kemudian mengantarkan Lopez kepada pendekatan revolusionernya dalam pendidikan; mendengarkan dan menunjukkan apa yang tidak diketahui oleh anak muridnya. Sesederhana itu?

Continue reading