Citra Tirani di Balik Perppu Ormas

165546720170712-045130-8260-perppu-tentang-ormas

Wiranto dkk (sumber: kompas.com)

Demokrasi Indonesia kembali terganggu. Alih-alih move on dari orde baru, Pemerintah malah mempersenjatai dirinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki dampak langsung terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain secara langsung ingin membatasi gerak salah satu ormas fundamentalis, Perppu ini ditujukan supaya presiden bisa “dihormati” dan “disegani” seperti di Korea Utara (?).

Melihat banyak arus yang mendukung Perppu, sepertinya banyak yang rindu dengan orde baru? Tulisan ini akan menguraikan mengapa perlu memalingkan muka untuk melupakan masa kelam tersebut. Ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi catatan penting dalam Perppu ini dan penulis merangkumnya ke dalam tiga poin, di antaranya, pertama, pemberangusan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang katanya demi Pancasila. Kedua, penerapan sanksi yang sangat sederhana hingga menghapuskan proses peradilan atas dasar asas contrarius actus. Ketiga, sanksi pidana bagi penoda agama dan pengkritik Pemerintah.

Peluru yang bebas menyasar

Beberapa bulan terakhir, gencar dikabarkan bahwa Pemerintah hendak membubarkan ormas, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia, ormas fundamentalis Islam yang bercita-cita mendirikan khilafah di nusantara. Penargetan terhadap HTI semakin terang ketika penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf c Perppu Ormas menambahkan “paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945” sebagai paham yang dilarang untuk dianut, dikembangkan dan disebarkan. Target sudah dibidik, tetapi “senapan” belum punya. Dirakitlah senapan itu dalam bentuk Perppu, untuk kemudian mengedor HTI dengan “peluru” anti-Pancasila 19 Juli silam.[1] Pemerintah kini mengacungkan senapannya dengan bangga – setidaknya hingga Perppu dibahas dan ditolak DPR, jika legislator memandang Perppu bertentangan dengan UUD 1945 – ia menggenggam cara praktis untuk membubarkan ormas lain yang dianggap mengancam NKRI dan anti-Pancasila. Continue reading

Advertisements